Rudy: Aparat Harus Bertindak Tegas

SENDAWAR  -  Jual beli bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah perbutaan yang melanggar peraturan. Apabila masih terjadi,  pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) bersama aparat keamanan diminta bertindak tegas.

 

Hal tersebut disampaikan External Relation Pertamina Marketing Operation Region VI Kalimantan Rudy Biantoro, ketika ditanya media ini tentang masih sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi di Kubar, Jumat (16/8) kemarin.

 

Selain itu, di Kubar juga masih marak pengecer yang menjual BBM di atas harga Rp 6.500 per liter. Rudy mengharapkan agar aparat setempat berani melakukan penertiban. Jika tidak, maka kekurangan BBM di Kubar akan terus berlangsung. Pasalnya, pengecer ilegal tersebut jelas mendapatkan BBM dari pengetap. “Dalam sehariu satu tangki pun bakal habis apabila  dijual. Makanya perlu segera diatur dan disikapi dengan tegas,” katanya.

 

Mengenai stok BBM di Kubar, menurut Rudy sudah ditetapkan pusat sesuai jumlah penduduk. Melihat stok BBM di Kubar dengan kondisi jumlah penduduk saat ini, diakuinya sudah memadai. Tinggal aturan daerah yang harus dipertegas. Misalnya di Balikpapan, sudah ada peraturan wal ikota yang membatasi pembelian BBM per hari di depot resmi. Untuk kendaraan roda dua maksimal 3 liter dan roda empat Rp 150 ribu. “Sekarang, berani atau tidak aturan semacam itu diterapkan di Kubar?” singgungnya.

 

Ke depan, menurutnya ada wacana pemasangan radio frequency identification (RFID). Melalui RFID, setiap kendaraan yang akan membeli BBM dapat terpantau. Namun penggunaan RFID ini baru diterapkan di Jabodetabek. “Kalau di Kalimantan apalagi di Kubar, kami masih menunggu,” pungkasnya.

 

Pantauan media ini Jumat kemarin, harga BBM di tingkat pengecer di ibukota kabupaten Rp 8 ribu sampai Rp 10 ribu per liter. Apabila harus membeli BBM bersubsidi di SPBU/APMS mesti antre berjam-jam. Itupun masih sulit mendapatkan BBM, karena sejak pagi sudah dipenuhi ratusan roda dua dan empat di setiap SPBU/APMS. Padahal di setiap SPBU/APMS sudah dijaga aparat keamanan gabungan yang dibiayai Pemkab Kubar.

 

“Entah kapan warga bisa mendapatkan BBM terutama premium harga subsidi Rp 6.500 per liter. Sampai sekarang terpaksa harus membeli BBM Rp 10 ribu,” keluh Tono, warga Kecamatan Sekolaq Darat. (rud/san)