Saturday 17 August 2013

Swasta Jangan Masuk Bandara Airport Tax BSB Bisa Kelewat Mahal

SAMARINDA - Memori kelam melibatkan investor dalam realisasi sisi udara Bandara Samarinda Baru (BSB), seperti rencana investasi Bakrie Capital yang batal, tak dijadikan pelajaran oleh Pemprov Kaltim. Menyerahkan pembangunan bandara yang merupakan infrastruktur publik kepada swasta dikhawatirkan memicu high cost demi pengembalian modal pengusaha.

Rektor Universitas Mulawarman (Unmul), Samarinda, Zamruddin Hasid, menyebut penyelesaian bandara sejatinya dilakukan dengan pendanaan pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dalam hal ini Angkasa Pura yang bergerak di bidang pengelolaan bandar udara di Tanah Air. “Kalau swasta sebaiknya yang lain saja (proyek di luar bandara) karena mereka (pemodal) mencari yang ada nilai ekonomi,” ucapnya kepada Kaltim Post, kemarin.

Pemprov Kaltim sejak lama menegaskan bakal menyelesaikan sisi udara BSB dengan penyerahan kepada investor. Seiring dengan itu, Bakrie Capital melayangkan penawaran dan disambut Pemprov yang kemudian dilanjutkan dengan pembuatan nota kesepahaman. Anak perusahaan Bakrie Group ini menyisihkan investor lain, termasuk pengusaha asal India dan Tiongkok yang juga tertarik.

Hanya, di tengah target mengoperasikan BSB tahun ini, Bakrie Capital belum juga melengkapi syarat sehingga penyelesaian sisi udara tak kunjung dimulai. Pemprov yang sudah tak sabar, memilih memutuskan kontrak dan melelang investor paling cepat pekan depan.

Menurut Zamruddin, jika rencana tersebut terealisasi, sharing Pemprov-investor perlu jadi perhatian khusus. Swasta yang berorientasi untung sudah pasti memiliki hitungan cost dan benefit sendiri. Pemprov jangan sampai salah strategi ketimbang membebani rakyat dari operasional bandara, seperti airport tax yang tinggi. “Dampaknya sudah pasti cost yang mahal bagi penduduk karena swasta berpikir tentang keuntungan,” ucap akademisi berlatar belakang ekonomi ini.

Menyerahkan fasilitas publik kepada investor memang memungkinkan. Hanya, persoalan investasi di bandara berbeda dengan jalan tol. Kemungkinan yang bakal terjadi jika investor jadi menanamkan modal di sisi udara, pengelolaan bandara bakal dilakukan swasta selama beberapa tahun, bahkan puluhan tahun, seperti mal yang setelah 30 tahun diserahkan kepada pemerintah. 

Menurut mantan Dekan Fakultas Ekonomi Unmul ini, bisa jadi BSB satu-satunya bandara publik yang dibangun dengan duit investor. “Ini jalan penuh risiko yang diambil Pemprov dengan melibatkan swasta. Akan terjadi tarik menarik pengelolaan, manajemen, dan pengembalian dana,” kata dia.

Kekhawatiran penyelesaian BSB lewat investor sudah sejak lama dipersoalkan. Yang paling gencar berasal dari politisi di Karang Paci, Gedung DPRD Kaltim. Awal 2013, Kaltim Post mencatat delapan fraksi di DPRD Kaltim menyatakan ketidaksepakatan dengan campur tangan investor pada proyek yang harus rampung akhir 2013 itu.

Melalui rapat pimpinan awal tahun ini, para wakil rakyat lebih memilih opsi menggunakan APBD sepenuhnya pada pembangunan BSB. Sebab itu dinilai lebih menguntungkan daerah. Apalagi, BSB yang terletak di Kelurahan Sungai Siring, Samarinda Utara itu seharusnya bisa dioperasikan akhir tahun nanti.

Diketahui, sebelum ada nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) Pemprov Kaltim dengan Bakrie Capital, beberapa investor tertarik menanamkan modal di sisi udara BSB.  

Kepala Bidang Perhubungan Udara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltim, Hasbi, menyebut Bakrie Capital sebagai investor paling serius meminati sisi udara BSB. Keseriusan tersebut membuat Pemprov percaya sehingga menolak investor lain, termasuk yang dari luar negeri itu. MoU pun terjalin.  Sayang, keseriusan Bakrie Capital tak diikuti dengan kepastian. MoU pun dibatalkan.

Sebagai informasi, BSB dibangun lewat mekanisme Multiyears Contract dari APBD Kaltim 2011-2013 sebesar Rp 696 miliar. Nominal tersebut untuk pendanaan sejumlah fasilitas  yang dimulai 2012 dari pembangunan tanah dasar untuk apron, diikuti fasilitas sisi darat yang hingga Juli 2013 progresnya sudah 65 persen. Sebelumnya BSB dibangun oleh Pemkot Samarinda. Karena dirundung berbagai masalah, kelanjutannya kemudian diambil alih Pemprov.

Pembangunan sisi darat dibagi menjadi empat paket. Paket I berupa pembentukan lahan, paket II desain dan pembangunan terminal penumpang, III bangunan penunjang, dan paket IV berupa pengadaan 4 garbarata, mesin genset, dan explosive detector.

Luas lahan BSB mencapai 310 hektare, diperluas jadi 470 hektare. Bandara ini bisa menampung 5 juta penumpang dengan luas terminal 16.468 meter persegi. Bandara di utara Samarinda ini juga bisa memenuhi aktivitas pesawat boeing lantaran bakal memiliki landasan pacu mencapai 2.500 meter dengan lebar 60 meter. Apron BSB berukuran 575 x 100 meter.

No comments:

Post a Comment