PNS Dituding Mulai Bermain

SAMARINDA - Dua hari menjelang pemungutan suara Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltim, sejumlah dugaan pelanggaran ditemukan. Tim Sukses Calon Gubernur Imdaad Hamid dan Wakil Gubernur Ipong Muchlissoni menuduh oknum PNS menggunakan dana instansi untuk kepentingan salah satu kandidat. Dalam jumpa pers di Samarinda, kemarin (7/9), timses mengatakan pegawai yang dimaksud bekerja di Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu).

 

Ketua Timses Imdaad-Ipong, Supriyana, mengaku memiliki bukti oknum pegawai nakal itu. Sejumlah SKPD di Mahakam Hulu, katanya, terlihat tak netral. Anggaran yang semestinya untuk program kegiatan pemkab malah disalahgunakan. Dia membeberkan, hal serupa terjadi di beberapa daerah di Kalimantan Utara. Beberapa SKPD dengan mudah mengeluarkan anggaran yang diduga mendukung salah satu kandidat.

 

Ketua Tim Pemenangan Imdaad-Ipong, Miskudin Taufik, mengungkapkan tengah mengumpulkan bukti pelanggaran kandidat lain. Mereka segera mengirim bukti ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim. Tentang ketidaknetralan PNS dalam pilgub telah diingatkan anggota Bawaslu Kaltim, Saipul Bachtiar.

 

Dikatakan, potensi yang perlu diwaspadai adalah saat jeda satu hari sebelum pencoblosan. “Saat jeda yakni pada 9 September (besok), potensi pengerahan PNS kemungkinan terjadi,” ucap Saipul. Salah satu calon mempunyai kans besar menggunakan kewenangan. Apalagi partai pengusung memiliki kader dengan posisi wali kota dan bupati di Kaltim.

 

Saipul menambahkan, lewat kewenangan para kepala daerah, potensi pengarahan PNS untuk mencoblos salah satu pasangan cagub-cawagub pun mencuat. Sebagai pengawas pemilu, sambung Saipul, Panwaslu di kabupaten/kota bersama Bawaslu perlu mewaspadai potensi tersebut. Kewaspadaan tidak hanya pada pasangan calon tertentu. Bawaslu tetap memasang mata kepada ketiga pasangan yang berpotensi memobilisasi massa.

 

Kendati jumlah PNS tidak terlalu banyak di Kaltim, Saipul mengatakan mereka bisa menjadi penentu kemenangan. Padahal menurut aturan, PNS harus netral. Andaikata potensi itu terjadi, Saipul mengatakan sudah masuk kategori kecurangan.

 

Satu lagi potensi kecurangan adalah serangan fajar. Dia berharap masyarakat tidak berpikir pragmatis dan memilih politik transaksional. Jika itu terjadi, cita-cita Kaltim bebas dari praktik KKN tidak terwujud.